Infrastruktur keuangan digital telah menjadi tulang punggung perekonomian modern, memungkinkan kita terhubung, bertransaksi, dan berinovasi secara digital. Di Indonesia, pembangunan infrastruktur keuangan digital menjadi semakin krusial dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini akan membahas apa yang dimaksud dengan infrastruktur keuangan digital, komponen-komponen utamanya, manfaat yang ditawarkan, serta tantangan yang dihadapi.
Apa Itu Infrastruktur Keuangan Digital?
Infrastruktur keuangan digital adalah fondasi yang menopang semua aktivitas keuangan yang dilakukan secara online. Ini mencakup sistem, teknologi, dan jaringan yang memungkinkan kita melakukan transaksi keuangan secara digital, seperti transfer uang, pembayaran online, dan investasi.
Lebih lanjut, pemahaman lain terkait infrastruktur keuangan digital adalah pengadaan komponen-komponen yang mendukung aktivitas perekonomian secara regulatif, misalnya penetrasi aturan-aturan Bank Indonesia terkait standar dan aturan-aturan hukum yang mengatur aktivitas keuangan digital, keamanan data, dan perlindungan konsumen.
Infrastruktur keuangan digital telah mengubah cara kita berbisnis dan mengelola keuangan. Dengan adanya sistem pembayaran digital, transfer dana yang cepat, dan akses ke data keuangan yang real-time, bisnis dapat beroperasi lebih efisien dan efektif. Aktivitas ini tidak bergerak sendiri, melainkan membutuhkan beberapa komponen agar dapat berjalan.
Manfaat Infrastruktur Keuangan Digital
Infrastruktur keuangan digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita mengelola keuangan dan menjalankan hidup sebagai masyarakat sipil. Berikut adalah beberapa manfaat utama yang ditawarkan oleh infrastruktur keuangan digital:
Memperluas aksesibilitas layanan, terutama di wilayah-wilayah yang terisolasi akibat kondisi geografis seperti di Indonesia.
Menjadi jembatan perekonomian utama ketika transaksi jual-beli secara offlline tidak memungkinan. Sebagai contoh saat pandemi Covid 19 tahun 2021 lalu, sektor e-commerce telah menjadi salah satu penopang ekonomi digital utama di Indonesia. Selama pandemi, sektor ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, dengan nilai transaksi yang meningkat 52% di tahun tersebut.
Melalui infrastruktur keuangan digital, negara dapat hadir memberikan layanan keuangan dengan mudah dan cepat. Dukungan ini tentu akan menstimulasi produktivitas masyarakat lebih besar lagi.
Biaya operasional dapat ditekan karena subjek dan objek dalam infrastruktur keuangan digital dapat melakukan transaksinya secara online.
Setiap riwayat transaksi terekam secara real time dan dapat dilacak kapanpun. Oleh karena itu, potensi penipuan atau kehilangan produk atau uang digital dapat diminimalisir.
Tantangan dalam Membangun Infrastruktur Keuangan Digital
Meskipun menawarkan banyak manfaat, pembangunan infrastruktur keuangan digital juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, di antaranya adalah:
1. Akses Internet Belum Merata
Pemerintah Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam upaya melakukan penetrasi digital ke berbagai wilayah . Meskipun koneksi internet sudah mulai menjangkau banyak daerah, kualitas layanan yang buruk dan terbatasnya akses di beberapa wilayah, terutama di desa-desa, menjadi hambatan utama. Data terbaru dari APJII mengungkap bahwa hampir seperempat desa di Indonesia belum memiliki layanan internet yang optimal.
2. Literasi Digital
Pemahaman penggunaan internet sebagai hal konsumtif harus diperluas menjadi penunjang produktivitas juga. Namun, belum meratanya akses internet juga berarti kesempatan untuk mempelajarinya juga menjadi terbatas. Oleh karenanya, poin ini akan terselesaikan jika infrastruktur fisiknya telah diselesaikan terlebih dahulu.
3. Keamanan Siber
Penyediaan sistem dan komponen keamanan data konsumen juga menjadi salah satu tugas utama untuk membangun infrastruktur keuangan digital yang lebih baik. Setiap tahun, kasus pembobolan data terjadi. Mulai dari data konsumen dalam aktivitas perekonomian, hingga data sipil yang dikelola oleh pihak pemerintah tak luput menjadi sasaran. Jika hal ini tidak diselesaikan, maka kepercayaan publik akan semakin menurun untuk memaksimalkan potensi transaksi digital.
Peran Pemerintah dalam Pengembangan Infrastruktur Keuangan Digital
Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan infrastruktur keuangan digital yang aman dan inklusif. Beberapa peran pemerintah antara lain:
1. Penyediaan Regulasi yang Jelas dan Mendukung
Pemerintah perlu menyusun regulasi yang jelas, komprehensif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Regulasi ini akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri dan melindungi konsumen.
2. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Pemerintah perlu memastikan ketersediaan infrastruktur TIK yang memadai di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Ini mencakup perluasan jaringan internet, peningkatan kecepatan, dan penurunan biaya akses. Selain itu, pembangunan pusat data (termasuk back-up data) yang modern dan aman akan mendukung operasional layanan keuangan digital.
3. Fasilitasi Inovasi dan Riset
Dukungan untuk Startup
Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pendanaan, inkubator bisnis, dan akses pasar bagi startup yang mengembangkan solusi keuangan digital.
Kerjasama dengan Perguruan Tinggi
Pemerintah perlu mendorong kerjasama antara perguruan tinggi dan industri untuk menghasilkan riset dan inovasi di bidang keuangan digital. Cara ini juga akan mendekatkan posisi pendidikan sebagai “produk aktual” yang menjawab permasalahan yang terjadi di tataran masyarakat.
Pembentukan Sandbox Regulasi
Sandbox regulasi memungkinkan perusahaan fintech untuk menguji produk dan layanan mereka dalam lingkungan yang terkendali sebelum diluncurkan secara komersial.
4. Peningkatan Literasi Digital Keuangan
Pemerintah perlu menyelenggarakan program edukasi yang intensif untuk meningkatkan literasi digital keuangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat di daerah.
5. Pemberdayaan UMKM
Pemerintah perlu memberikan pendampingan kepada UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan bisnis mereka. Pendampingan ini juga dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan sektor swasta terutama yang bergerak dalam digital marketing, legal counsel, akuntan, dan lembaga pendanaan.
Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan infrastruktur keuangan digital di Indonesia. Hal ini akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, perekonomian, dan negara secara keseluruhan.
SPE Mendukung Pertumbuhan Infrastruktur Keuangan Digital yang Aman dan Inovatif
SPE Solution berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan infrastruktur keuangan digital yang aman dan inovatif. Sebagai fintech enable, kami membantu perusahaan, UMKM, dan bank untuk mendigitalisasi proses transaksinya dengan pelanggan. Dengan solusi yang komprehensif dan disesuaikan dengan kebutuhan klien, SPE Solution dapat membantu bisnis Anda meraih potensi penuh dalam era digital.
Ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana SPE Solution dapat membantu bisnis Anda? Konsultasikan dengan tim ahli kami sekarang!
Yorumlar